Demo HMI : 18 Tahun Banten Beridiri Terkesan Jalan di Tempat

By EK-1 5-Oktober-2018 | 02:00 Custom Demo HMI se-Banten

Banten - Himpunan Mahasiswa Islam se-Banten menggelar aksi unjuk rasa atau Unras di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Mereka menilai pasca Provinsi Banten memisahkan diri dari Jawa Barat pada 4 oktober tahun 2000 lalu, belum ada perubahan yang signifikan terhadap perubahan Banten, bahkan terkesan jalan ditempat.

Ketua HMI Cabang Pandeglang, Fikri Anidzar menilai pemerintah Provinsi Banten belum bisa membuktikan bahwa Provinsi Banten layak untuk berkembang dari sektor Pendidikan dan Ekonomi. Padahal, waktu 18 Tahun semenjak Banten menjadi Provinsi bukanlah waktu yang sedikit untuk menunjukan bahwa Banten bisa maju dan berkembang.

"Sebagai Provinsi yang dekat dengan ibu kota negara, seharusnya Banten bisa menjadi contoh untuk Provinsi lain. Namun kenyataannya, Banten masih tertidur," katanya.

Menurur Fikri, Pemimpin-pemimpin Banten hanya mampu berhayal dan sebatas wacana, seperti ingin mewujudkan Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, dan Infrastruktur yang sampai saat ini tidak terealisasi.

"Semua janji-janji pemimpin Banten hanya bualan belaka. Ini bagian hal terburuk bagi pemerintah daerah yang mengumbar janji tanpa Realisasi," terangnya.

Mahasiswa Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi di Banten

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi di Banten. HMI menyebut pada tahun 2010 sampai 2017 sebanyak 442 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Banten. Penelantaran perempuan sebanyak 55 kasus, trafficking atau perdagangan perempuan dan anak sebanyak 18 kasus, perlindungan tenaga kerja 9 kasus, perebutan hak asuh anak 11 kasus.

"Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Intensitasnya pun makin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional," 

"Optimalisasikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)  untuk melakukan Hak Healing terhadap kekerasan perempuan dan anak
berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender," tandasnya. (EK1)



By EK-1 5-Oktober-2018 | 02:00 Read 1