Diduga Terima Fee 10 Persen, Wali Kota Pasuruan Jadi Tersangka KPK
Berita Terkait
- KETUA DPR SETYA NOVANTO DI RUJUK KE RSCM
- Selewengkan Dana Desa, Eks Kepala Desa di Kota Serang di Ciduk Polisi
- Keributan di Rutan Salemba, Satu Tahanan Tewas Ditusuk Senjata Tajam
- Buntut Pemukulan di PLTU Jawa VII, Dua TKA Asal Cina di Tahan Polisi
- Diduga Aliran Sesat, Bakorpakem dan Kesbangpol Lebak Akan Panggil PAKU
JAKARTA - Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur Setiyono telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan.
Dalam jumpa persnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam menyebut, selain menetapkan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin Jawa Timur, KPK juga menjerat Pelaksana harian Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahya, Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto, dan pihak swasta bernama Muhamad Baqir.
"KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka," katanya.
Menurut Alex, Wali Kota Pasuruan Setiyono diduga menerima hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.
"Dari proyek tersebut Setiyono diduga menerima komitmen fee sebesar 10 persen secara bertahap dari nilai HPS yakni Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk pokja," jelasnya.(EK-1)
