oleh

Soal Sengketa Lahan Desa Wadas Berakhir Ricuh, Ganjar Angkat Bicara

Jateng-RNC : Kronologis Suasana pengukuran lahan proyek di Desa Wadas, Purworejo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menguraikan kronologis sengketa lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Catatan Ganjar dimulai dari proses pembayaran ganti lahan terdampak pada 2021 lalu.


Berikut ini kronologi sengketa di Desa Wadas, Purworejo: di uraikan pada 31 Agustus 2021 lalu, Ganjar mengungkap ada gugatan warga Desa Wadas ke PTUN atas Keputusan Gubernur Jateng pada 31 Agustus 2021 dan gugatannya ditolak.29 November 2021. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak kasasi yang diajukan warga Desa Wadas. Selanjutnya, Ganjar menyampaikan progress pembayaran ganti lahan terdampak sudah mencapai 57,17 persen dengan nilai Rp 689 miliar per November 2021 lalu. Dia pun memerinci ada 1.167 bidang yang dalam proses pembayaran dan bila selesai progresnya mencapai 72,3 persen. “Sisanya 27,7 persen belum mendapatkan pembayaran atau penggantian, ada karena perbaikan dokumen administrasi 3,8 persen; gugatan perdata status banding ke Pengadilan Tinggi 2,9 persen; dan kendala pengukuran Desa Wadas 21 persen yang inilah kami membuka ruang untuk dialog,” kata Ganjar dalam jumpa pers di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022) tadi. Pada bulan yang sama, Ganjar mengundang Komnas HAM, Camat Bener, Kades Wadas, BBWS, Pakar dari Undip ke kantornya. Rapat ini dilakukan untuk mencari masukan terkait putusan kasasi tersebut. Gubernur mendatangi Desa Wadas, menemui Beberapa Warga dan Bilang Begini pada tanggal 6 Desember 2021, Komnas HAM mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk Gubernur Jateng, untuk memfasilitasi dialog.

“Bersama gubernur Bupati Purworejo, BBWS Serayu, Komnas meminta membangun ruang dialog dengan warga untuk penyelesaian konflik dan gubernur meminta Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog yang tadi saya ceritakan,” terang Ganjar. Tanggal 20 Januari 2022 bulan lalu. Komnas HAM menggelar dialog di Hotel Gracia dan mengundang warga Wadas yang pro, kontra, BPN, BBWS, dan yang lain. Namun pertemuan hanya dihadiri warga yang pro, sedangkan yang kontra tidak hadir.


 “Untuk yang pro kemarin meminta segera dilakukan pengukuran lahan. Untuk yang kontra didatangi Komnas HAM, jadi Komnas HAM punya effort yang cukup bagus,” terang Ganjar. Ada 64 Warga Wadas yang Ditangkap Polisi Dipulangkan, Tetap Tolak Tambang. Tim BPN dikawal Polda Jateng, TNI, dan Satpol PP mulai melakukan pengukuran lahan terdampak di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Rencana pengukuran lahan terdampak ini dilakukan pada 8-10 Februari dengan melibatkan 10 tim dari BPN, tim appraisal, pemilik tanah, dan para saksi. “Catatan tanah terdampak Desa Wadas menurut kami, sebelum diukur kemarin 617 bidang, 360 bidang sudah setuju 163 menolak, dan sisanya belum memutuskan. Pengukuran ini dilakukan hanya untuk warga yang setuju,” terang Ganjar.pada wartawan. ( RNC/Jateng Pujo )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.