oleh

Demo Aksi Damai Eks PNPM, UBK, Jawa Tengah tuntut di Cabut  Pasal 73 PP nomor 11 tahun 2021 di Jakarta

Jakarta – RNC: Untuk menyampaikan aspirasi dengan demo aksi damai eks PNPM, UBK provinsi Jawa tengah disuarakan dalam aksi damai hari ini didepan tugu monas Jakarta (30/03/2022 ) yakni agar pemerintah mendengar dalam bentuk orasi karena pasal yang kami suarakan dalam tuntutan demo aksi damai adalah pasal yang tidak sesuai dengan undang undang yang  ada karena pasal tersebut kesannya muncul tiba tiba didalam peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 pasal 73 bagi pengelola kegiatan eksPNPM menginginkan agar pemerintah mencabut dan paling tidak mengambil sikap  awal untuk menghentikan langkah pemerintah yang mulai mengadakan bentuk sosialisasi soal Bungdesma didaerah daerah diIndonesia karena kesannya didaerah daerah banyak kebingungan sehingga berbau ketidak tenangan termasuk dari UBK maupun kelembagaan yang lain seperti BKAD atau BPP sebab UBK ada beberapa lembaga yang ada didalamnya yaitu BKAD atau BPP ada Team verifikasi dan badan pengawas serta Team pendanaan sehingga jika ini nanti menjadi Bungdes bersama maka jadinya bagaimana.

Dan kemudian Lanjut Rudianto di kelompok kelompok sendiri sudah pada risau nantinya karena tentunya aturan nanti tidak akan sama dengan UBK yang ada itu pasti dialami walaupun kiranya disinyalir adanya janji manis dari pihak pemerintah akan tetap sama namun mau tidak mau pelaksanaanya harus mengikuti aturan dari Bungdesma bukan dari UBK eksPNPM.

Di lokasi dan waktu yang sama Iwan setiawan sebagai ketua asosiasi UBK  provinsi Jawa Tengah menuturkan bahwa orasi yang disampaikan oleh Rudianto pada demo aksi damai hari ini  dijakarta merupakan tujuan utama sebagai perjuangan yakni agar Pemerintah mencabut  pasal 73 dari PP nomor 11 tahun 2021 tentang Bungdesma karena memang tidak sesuai dengan EksProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sesuai denganPeraturan Presiden no 2 tahun 2015 diamanahkanPengadilan yang mana ada tiga pilihan badan hukum yaitu   badan hukum Perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi serta sudah berdiri lama dan berbadan hukum alias syah dalam lembaran negara tapi didalam PP nomor 11 tahun 2021 pasa l73 harus bertransformasi keBungdesma sehingga kami menolak keras sebab sudah berbadan hukum.

Kemudian lanjut Iwan setiawan bahwa sebelum kami turun ke jalan dalam bentuk demo aksi damai sudah ada upaya kordinasi dengan kementerian serta memberikan masukan kepada kementerian tetapi selama ini kesannya  tidak ada respon atau digubris atas upaya sebelumnya maka upaya kami selanjutnya kami datang ke Jakarta dalam menyampaikan Aspirasi dengan melakukan demo aksi damai sebagai tahap awal dan apabila awal ini juga tiidak ada tindak lanjutnya atau  tidak ditanggapi maka kami akan turun ke jalan kembali sebagai demo susulan yang Aksinya  lebih besar sekitar tanggal 14  April 2022, tegas Iwan setiawan.

Hartawan selaku Dewan pembina atau penasehat Asosiasi UBK Jawa Tengah menambahkan bahwa Demo aksi damai ini adalah bentuk rangkaian agenda karena di bulan Februari 2022 telah diadakan kegiatan konfrensi Nasional di Solo dengan menghadirkan pakar pakar hukum dari UGM, UNPAD kemudian dengan mengundang anggota DPR RI, serta upaya lainnya audensi Rapat dengar Pendapat ke komisi V dalam rangka untuk pencabutan pasal 73  dalam PP nomor 11 tahun 2021 yang mana bunyinya mewajibkan EksPNPM bertransformasi menjadi Bungdesma, karena secara historis serta Yuridis  tidak Benar dan tadi juga telah kami disampaikan ke KSP supaya pasal 73 PP nomor 11 tahun 2021 dicabut agar ditingkat daerah kondusif sebab kesannya jika diteruskan akan menciptakan sebuah kegaduhan nasional apalagi dengan  kesan steatment dari Menteri desa yang terkesan tidak adanya apresiasi bahkan seolah olah kita tidak mengindahkan, melestarikan asset eksPNPM padahal di provinsi jawa tengah pertumbuhannya luar biasa sebagai bentuk amanah serta pertan sxggung jawaban  atas program dilaksanakan dengan semestinya sampai dengan paskah program ini yakni dari 930 milyar menjadi 2,8 triliun bukan dalam jumlah uang yang sedikit dan dengan ini kami menunjukkan dan berbuat diJawa tengah khususnya dalam program ini sangat berkembang pesat dana itu sehingga ini tetap lestari sesuai dengan  amanah program harus susten berkelanjutan bahkan secara kelembagaan kami sudah berbadan hukum karena ada pilihan badan hukum dan kita memilih badan hukum PBH yang ditindak lanjuti dengan koperasi LKM dan lainnya karena merupakan keputusan musyawarah ditingkat kecamatan masing masing. Tutup Hartawan. (RNC/Rudi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.