oleh

Rata-rata Nilai SAKIP RB Meningkat, Bukti Keseriusan Reformasi Birokrasi

SIARAN PERS KEMENTERIAN PANRB

05 APRIL 2022 – 104/HUMAS-MENPANRB/2022

Jakarta – RNC:  Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) meningkat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi hasil evaluasi SAKIP dan RB pada tahun 2021 secara nasional yang menunjukkan tendensi hasil positif. “Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA,” ujarnya saat membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada SAKIP & RB Award 2021, di Jakarta, Selasa (05/04).

Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Rini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” imbuh Rini.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75 pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota.

“Secara khusus kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat SAKIP dan RB di tahun 2021. Kami berharap peningkatan kualitas SAKIP dan RB tetap Bapak/Ibu pertahankan bahkan tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.

Erwan turut mendorong agar seluruh instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) harus mengubah mindset bekerja dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Menurutnya instansi pemerintah perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih maju.

Pada tahun 2021 evaluasi dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB, serta 494 kabupaten/kota untuk SAKIP dan 441 kabupaten/kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit. (rum/HUMAS MENPANRB)

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Predikat AA

Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta

Predikat A

Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten Bantul

Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Gresik

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Ngawi

Kabupaten Situbondo

Kota Malang

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Banggai

Predikat BB

Pemerintah Provinsi Bali

Kabupaten Badung

Kota Denpasar

Kabupaten Lebak

Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Serang

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Gunung Kidul

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Bandung

Kabupaten Garut

Kabupaten Sumedang

Kota Bandung

Kota Bogor

Kota Sukabumi

Kota Tasikmalaya       

Kabupaten Banyumas

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Wonogiri

Kota Pekalongan        

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Jombang

Kabupaten Madiun

Kabupaten Magetan

Kabupaten Malang

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung

Kota Blitar

Kabupaten Sidoarjo

Kota Kediri

Kota Madiun

Kota Probolinggo

Kota Surabaya

Kota Pontianak

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kota Banjarmasin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Karimun

Kabupaten Natuna

Kota Tanjungpinang

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Sorong

Kabupaten Polewali Mandar

Kota Manado

Provinsi Sumatera Barat

Kota Bukittinggi

Kota Padang

Kota Payakumbuh

Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Musi Rawas

Kota Lubuk Linggau

Kabupaten Humbang Hasundutan

Hasil Evaluasi RB Tahun 2021

Predikat A

Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta

Predikat BB

Pemerintah Provinsi Bali

Kabupaten Badung

Kabupaten Bantul

Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Banyumas

Kota Semarang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Banyuwangi

Kota Malang

Kota Surabaya

Kota Padang (RNC/Rudi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.