oleh

Kemendagri Ungkap DKI Jakarta Urutan Pertama APBD Nganggur di Bank

-Nasional-254 views

Jakarta – RNC: Dana APBD masih banyak yang mengendap di Bank, terbanyak di DKI Jakarta. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih banyak yang mengendap di perbankan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut jika per Februari masih ada sekitar Rp 183,32 triliun APBD nganggur di bank. Dengan komposisi simpanan berbentuk giro Rp 144,03 triliun, deposito Rp 35,63 triliun dan tabungan Rp 3,66 triliun. Suhajar menyebut posisi pertama ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta yang dana mengendapnya mencapai Rp 8,55 triliun. “Uang yang tersimpan hari ini Rp 183,32 triliun, tersebar di provinsi Rp 59 triliun, kabupaten/kota Rp 124,29 triliun. Paling banyak simpanan di DKI Jakarta dan paling rendah di Nusa Tenggara Barat,” jelas dia dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rabu (13/4/2022). Selanjutnya posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan jumlah Rp 5,91 triliun. Selanjutnya Aceh Rp 5,29 triliun, Jawa Timur Rp 5,27 triliun dan Jawa Tengah Rp 3,27 triliun. Tak cuma simpanan tertinggi, Kemendagri juga mencatat wilayah dengan dana nganggur di bank terendah yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 305,14 miliar, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 352,07 miliar, Sulawesi Barat Rp 393,21 miliar, Kalimantan Utara Rp 397,45 miliar dan Gorontalo Rp 414,5 miliar. Ada beberapa faktor mengendapnya APBN di bank, antara lain kegiatan fisik menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED). “Sehingga kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata dia dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rabu (13/4/2022). Belanja Daerah Melambat, Simpanan di Bank Makin Gendut.


Suhajar menyebutkan faktor berikut adalah pengajuan tagihan di akhir tahun, setelah penyelesaian fisik 100%. Pengadaan barang atau jasa belum mengajukan permohonan pembayaran atas penyelesaian fisik sesuai dengan termin yang diatur dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga, sehingga pembayaran belum dapat dilakukan hingga penyelesaian fisik sudah 100%. Selanjutnya sisa dana penghematan atau pelaksanaan program kegiatan. Termasuk sisa Dana Transfer seperti DBH Dana Reboisasi dan DBH Cukai Tembakau yang belum digunakan. “Realisasi belanja, khususnya pengadaan konstruksi cenderung lambat dan beberapa jenis belanja belum tercatat pada jurnal belanja,” jelasna. Kemudian ada indikasi uang kas yang tersimpan di perbankan diorientasikan sebagai tambahan PAD dari bunga perbankan mengingat terkontraksinya sisi pajak dan retribusi daerah. Selain itu belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota termasuk kelebihan target pajak daerah tahun 2021. Terakhir administrasi pertanggungjawaban keuangan sering ditunda. (Kemendag RNC/Taufik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.