oleh

Somasi Terbuka Atas Kelangkaan dan Tingginya Harga Minyak Goreng di Indonesia

Jakarta -RNC: 22 April 2022 Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan mendorong perbaikan tata kelola minyak sawit di Indonesia yang mempunyai kepentingan atas keprihatinan terhadap kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang saat ini terjadi di Indonesia.

Oleh sebab itu kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Situasi saat ini adanya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng cukup Memprihatinkan. Mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia;

2. Bahwa dampak dari kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang terjadi di seluruh Indonesia juga sudah merenggut korban jiwa, diantaranya dikarenakan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng;

3. Bahwa langka dan tingginya harga minyak goreng menyebabkan sulitnya rakyat mendapatkan minyak goreng, terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng, serta memperparah kondisi perekonomian negara;

4. Pemerintah gagal dalam mengontrol harga dan ketersediaan minyak goreng. Kegagalan tersebut ironinya dijadikan sebagai alasan melepaskan ketentuan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara dan merugikan pelaku usaha kecil dan menengah; dan

5. Kenaikan harga minyak goreng, telah memperparah ketimpangan sossial dan ekonomi. Masyarakat berpenghasilan menengah kebawah semakin terjepit dengan situasi ini, sementara tidak ada peningkatan penghasilan.

Kepada Yth,

1. Presiden Republik Indonesia

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia

4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Sampai saat ini kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng ini belum selesai diatasi. Dalam hal ini pemerintah patut diduga mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Maka dengan ini kami menyampaikan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk segera melakukan tindakan sebagai berikut:

1) Penanggulangan atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng:

1.1. Serius mengimplementasikan amanat dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

1.2. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri dibandingkan pemenuhan kebutuhan ekspor ke luar negeri;

1.3. Menetapkan kembali harga eceran tertinggi terhadap produk minyak goreng di tingkat peritel baik moderen maupun tradisional.

2) Keseriusan dalam upaya pencegahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang akan datang;

2.1. Meminta Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di seluruh Indonesia dan melakukan monitoring berkala untuk memastikan hal ini;

2.2. Meminta Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem distribusi minyak goreng seluruh Indonesia;

2.3. Meminta Presiden, Menteri Perindustrian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengevaluasi struktur industri minyak goreng Indonesia. Dan memastikan tidak ada lagi struktur pasar yang terkonsentrasi seperti saat ini, sehingga pasar persaingan sehat bisa terwujud;

2.4. Meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum secara aktif atas indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat pada industri sawit khususnya pada tingkat produk turunan minyak goreng;

2.5. Meminta Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan perdagangan;

2.6. Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk Minyak Goreng Rumah Tangga dan UMKM.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk segera memenuhi permintaan kami paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat ini kami sampaikan. Jika keberatan ini tidak dipenuhi, maka kami akan menempuh upaya secara hukum. Demikian Pemberitahuan/Somasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Hormat kami, Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, Eksekutif Nasional WALHI, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET. (RNC/Christin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.