oleh

Gatot Nurmantyo, KAMI Sambangi Gedung DPR/MPR-RI Soroti Keadaan Bangsa Negara

-Nasional-70 views

Jakarta, RNC – Para tokoh nasional, pemerhati bangsa dan aktivis senior yang dipimpin oleh Mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nurmantyo yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) diterima langsung oleh Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) di ruang Nusantara, Gedung DPR / MPR – RI, Kawasan Senayan Jakarta Selatan, Selasa Siang (31/5/2022).

Nampak hadir antara lain, Bachtiar Chamsyah, MS Kaban, Sa’id Didu, Adhie Massardi, Habib Muchsin Alatas, Prof. Laode, Marwan Batubara, Refly Harun, Gde Siriana, Radhar Tri Baskoro, Anton Permana, Hendry Harmen, Agung Adv, dll.

Menurutnya saat ini banyak sikap negara yang sudah mati karena abai terhadap berbagai permasalahan, serta soal persatuan yang perlu diperhatikan saat ini.

“Ada banyak cara bangsa ini mati, antara lain adalah bangsa mati karena sikapnya yang abai tidak tahu permasalahan yang dihadapi apalagi menyelesaikan masalah-masalah. Dan yang paling gawat adalah apabila di antara anak bangsa ini terjadi perpecahan jadi merusak persatuan,” ujar Gatot Nurmantyo.

Melanjutkan pandangannya, GN sampaikan yang dikatakan Bung Karno bahwa bangsa itu adalah hasrat untuk bersatu maka bangsa Indonesia itu bisa merdeka karena modal sebagai manusia yang baik adalah manusia pejuang ada tapi kalau tidak bersatu ada kata-kata tidak merdeka,” lanjutnya.

Sementara HNW menuturkan, pertemuan dirinya dengan KAMI juga membahas mengenai presidential threshold 20 persen. Ia menyambut baik komitmen KAMI mengawal ketentuan konstitusi.

“Tadi secara prinsip mereka menyampaikan tentang presidential threshold dan secara prinsip kami menyampaikan apresiasi terhadap komitmen kita melaksanakan ketentuan UUD melaksanakan Pancasila reformasi melaksanakan UU negara tentu semuanya juga terbawa,” kata HNW.

Mendesak dan meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi rakyat, serta meneruskan kepada lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten.

Dalam kesempatan ini, KAMI menyerahkan dokumen “Mosi Terhadap Kudeta Konstitusi,” kepada MPR, berikut uraiannya.

MOSI TERHADAP KUDETA KONSTITUSI

Dalam prakteknya Presiden hari ini tidak dapat lagi dikontrol oleh MPR RI, seolah MPR RI telah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diembannya. Sedangkan DPR RI (Parpol) yang jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya lewat pembentukan UU, hanya berdiam diri. Karena mereka telah bergabung dan nyaman bersama Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk, sehingga dukungan DPR RI pada Presiden hari ini, tidak mungkin berlaku checks and balances karena mencapai 82%.

Pemerintah juga telah gagal mensejahterakan rakyat, harga-harga kebutuhan pokok mencekik leher rakyat, akibat kebijakan yang sarat moral hazard, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Sementara lapangan kerja terbatas, populasi rakyat miskin terus meningkat, dan GINI ratio yang semakin tinggi. Rakyat telah menjadi korban dari kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan pengusaha Oligarki.

Di sisi lain perekonomian nasional sedang mengalami ancaman krisis energi, inflasi, kegagalan pembangunan infrastruktur, hutang yang semakin mengunung (entah siapa yang harus membayarnya dan bertangung jawab), BUMN yang amburadul, dengan beban APBN yang sangat berat.
Dalam ranah sosial kita menghadapi tejadinya pembelahan dan ancaman perpecahan sebagai sesama anak bangsa, akibat pemilu 2019 lalu yang menimbulkan ekses politik luar biasa, yang dapat menganggu persatuan nasional.

Praktek penegakan hukum semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat, tidak adil dan semena-mena sebagaimana menimpa para aktifis KAMI dan berbagai pihak yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah. Bagaimana para Aktivis KAMI harus mendekam 10 bulan di penjara tanpa dapat meihat matahari. Bahkan dalam hal jatuhnya korban jiwa 6 laskar FPI, menjadi bukti bahwa negara tidak hadir dan terbukti tidak mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Mendorong MPR RI untuk bersikap keras dengan mendesak kepada Presiden agar bertindak cepat dan tegas untuk memberhentikan para anasir MAKAR KONSTRITUSI dari jabartannya, serta diberikan sanksi yang sepadan, untuk memcegah agar tidak terulang kembalian kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Mendorong MPR RI untuk bersikap tegas dengan mendesak kepada KPK agar para menteri dan pejabat negara yang diduga terlibat propaganda MAKAR KONSTITUSI. KPK harus segera mengusut tuntas berbagai kasus korupsi mereka, yang sudah masuk di meja KPK. Kasus korupsi tersebut jangan dijadikan sandera politik untuk melakukan mufakat jahat, persekongkolan politik yang merugikan masyarakat luas.
Mendorong MPR RI agar lebih aktif dalam upaya menghentikan seluruh produk UU yang terbukti telah melanggar konstitusi dengan mendesak pemerintah khususnya terhadap UU Cipta Kerja yang sangat tidak adil dan inkonstitusional.

UU IKN yang dibentuk dengan melanggar proses pembentukan UU dan konstitusi, serta tercium hanya untuk menciptakan proyek oligarkis dari pada untuk kepentingan nasional, atau masyarakat luas, atau negara. proyek IKN sangat dipaksakan di tengah minimnya minat investor. Sedangkan dari sudut keuangan negara yang sarat hutang dan terus defisit, Indonesia tidak dalam posisi untuk dapat membangun mega proyek pembangunan IKN dari APBN.

Mendorong kepada MPR RI untuk meminta pertangungjawaban kepada Presiden dan Wakil Presiden atas berbagai bentuk penyelewengan, penyimpanagan dan pelangaran konstitusi sebagai penyelenggara negara, sekaligus untuk menegakkan marwah MPR RI.

Statemen ditandatangani oleh PRESIDIUM
KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA : Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab , M. Din Syamsuddin. (Red/Agt (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.