oleh

Ketua DPD IKADIN Sulut Miliki Pos Bantuan Hukum yang Bernama Posbakum Sulut

Jakata – RNC: Saya sebagai ketua dewan pimpinan daerah (IKADIN) Ikatan Advokat Indonesia Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada Dewan Pimpinan Pusat yang mengadakan rapat kerja nasional. Jadi kita para ketua pimpinan daerah setiap provinsi hadir dalam rangka membicarakan program kerja kedepannya Jangka pendek maupun Jangka panjang.

Karena IKADIN ini adalah organisasi penegak hukum yang seharusnya berdasarkan Undang-undang Advokat. Bagi saya sebagai ketua DPD IKADIN Sulawesi Utara adalah suatu hal yang baik sekali Raker dilaksanakan kalau bisa dalam hal membicarakan kemajuan-kemajuan untuk IKADIN dalam rangka untuk membantu masyarakat tentunya menerapkan Undang-Undang Bantuan Hukum terutama membantu bagi warga yang tidak mampu. Dalam hal ini Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) berusaha untuk menjadi Advokat pejuang dalam hal bantuan hukum untuk membantu orang yang tidak mampu.

Kami dari DPD IKADIN Sulawesi Utara memiliki pos bantuan hukum yang bernama Posbakum Sulut yang sekarang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan juga di Pengadilan Negeri Bitung. Kami sebagai pos bantuan hukum Sulawesi Utara dalam hal ini membantu orang yang tidak mampu. Menyampaikan kepada para penerima bantuan hukum agar menyertakan syarat surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan. Itu Salah satu syarat Ikadin di Posbakum Sulut. Juga kami dari ikadin Sulut dan juga Posbakum Sulut menjadi anggota Smap Bawas. Smap itu sistem manajemen anti penyuapan di PTUN dipilih oleh Bawas RI Badan Pengawas Mahkamah Agung Indonesia. Salah satu dari 16 Pengadilan di Indonesia dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan Pengadilan.

Untuk itu kami dari ikadin sulut yang sudah ditunjuk oleh PTUN, PTUN ditunjuk oleh Bawas RI salah satu dari 16 Pengadilan Se Indonesia kami akan bekerja sebaik-baiknya dan menjaga Citra organisasi ikadin dalam hal ini membantu Bawas RI dalam memantau atau mengawasi penyuapan – penyuapan yang terjadi di Pengadilan. Salah satu anggota kami dari ikadin Sulut dan posbakum Sulut menjadi anggota Smap Bawas RI tersebut. Menyangkut rakernas ini kami dari DPD Sulawesi Utara akan menjalankan perintah DPP untuk membantu orang yang tidak mampu tentunya dalam menerapkan undang-undang bantuan hukum dan juga kita menjalankan undang-undang advokat. Dalam undang-undang advokat juga menyampaikan suara advokat harus memberikan bantuan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Selain mendapatkan honorarium dia juga harus membantu orang yang tidak mampu dalam hal profesinya sesuai dengan hati nurani.

Dalam hal program pendidikan untuk membentuk advokat ikadin tentunya kami dari DPD ikadin Sulawesi Utara sekarang lagi mempersiapkan membuka kepada para calon tersebut kalau dalam lingkungan mahasiswa itu sudah lulus hukum acara, di semester akhir bisa, dan untuk masyarakat umum yang berlatar sarjana hukum itu kami sekarang lagi membuka kesempatan untuk menjadi calon advokat. Untuk program pendidikan calon advokat tersebut ini kami persiapkan dengan baik materi-materinya handal terutama kami menciptakan advokat yang benar-benar idealis yang benar menerapkan undang-undang advokat dan undang-undang bantuan hukum.

Karena Biar bagaimanapun suara advokat ini terbentuk dari masyarakat dan akan menjadi lawyer public atau pengacara publik pada saat dia sudah menjadi advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi. Otomatis dia membantu masyarakat bukan hanya masyarakat yang mampu tetapi juga diutamakan masyarakat yang kurang mampu. Itu yang kami ciptakan dalam hal pendidikan untuk calon-calon advokat. Untuk program penyumpahan kami juga mempersiapkan di Sulawesi Utara ini sudah angkatan kelima kami sudah melakukan pendidikan dan banyak juga yang sudah disumpah. Kami langsung praktekkan mereka di PTUN Manado wilayah hukum Sulawesi Utara dan juga di Pengadilan Negeri Bitung.

Jadi intinya saya sebagai ketua DPD ikadin Sulut menanamkan suatu idealisme jangan selalu berdasarkan uang tetapi kita bantu dengan hati nurani dan ikhlas terhadap masyarakat. Harapan saya sebagai ketua DPD ikadin Sulut intinya ikadin selalu terdepan dalam hal memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu mewujudkan keadilan bagi mereka. Agar kedepannya ikadin lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat itu yang lebih diharapkan. Diharapkan juga dewan pimpinan pusat bisa menciptakan harmonis semua DPD di 34 provinsi agar satu suara, Satu Misi, agar benar-benar kita menjalankan organisasi penegak hukum yang sesuai dengan amanah undang-undang tentang advokat dan undang-undang tentang bantuan hukum. Karena semua sibuk hanya saya saja yang hadir di rakernas ini mewakili Sulawesi Utara, karena yang lainnya terbentur jadwal sidang di beberapa pengadilan tentunya jadi saya sebagai ketua yang menghadiri mewakili Sulawesi Utara. (RNC/Rudi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.