oleh

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-16 Tentang Penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

KAB. SUKABUMI – RNC: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-16 tahun sidang 2022, di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (9/8/2022). Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Budi Azhar Mutawali, S.Ip, Wakil Ketua II M. Sodikin, ST, Wakil Ketua III Yudi Suryadikrama, SH, Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, MM, dan Wakil Bupati Sukabumi Drs. H. Iyos Somantri, M.Si. Dihadiri pula oleh para Anggota DPRD, unsur Forkopimda dan OPD Kabupaten Sukabumi.

Budi Azhar Mutawali, S.Ip yang mengungkapkan, rapat paripurna ke-16 membahas Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. “Selain itu juga Penyampaian Nota Penjelasan Pimpinan Bapemperda atas tiga Raperda, masing-msing Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Sistem Kesehatan Daerah,” kata Budi Azhar.

Sebelumnya, kata Budi, DPRD telah menerima tembusan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.409-BPKAD/2022 tanggal 01 Agustus 2022, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun Anggaran 2021.

“ Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pimpinan DPRD telah menyusun dan menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,” jelas Budi.

Prinsipnya, masih menurut Budi, dari hasil evaluasi dan arahan Gubernur tersebut dijadikan pedoman dan rujukan Bupati dan TAPD dalam melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Berdasarkan hal tersebut, Rapat Paripurna DPRD hari ini, kami sampaikan dan laporkan, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 9 Agustus 2022 tentang Persetujuan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Tadi telah disampaikan oleh Sekretaris DPRD ibu Hj. Lina Evelin,” kata Budi Azhar.

Dengan telah disepakati dan diserahkannya Keputusan Pimpinan DPRD tersebut, menurut Budi, Keputusan Pimpinan DPRD tersebut dijadikan dasar oleh Bupati untuk meminta nomor registrasi kepada Provinsi, serta menetapkan dan mengundangkan Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah yang definitif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam rapat paripurna ke-16 tersebut DPRD juga telah menyampaikan Nota Penjelasan tiga Raperda Inisiatif DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan BAPEMPERDA, yaitu Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah,” kata Budi.

Selanjutnya, menurut Budi Azhar, setelah penyampaian penjelasan dari DPRD, akan menunggu pendapat Bupati terhadap Raperda, yang dijadwalkan pada Rapat Paripurna hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 mendatang. (RNC/Maman)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.