oleh

Hasil “Diskusi Terbatas” Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP-GPI) Meminta Kepada (MURI) Untuk Berikan Penghargaan Kepada Kapolri Atas Kasus Besar Brigadir J

Jakarta – Berdasarkan hasil “Diskusi Terbatas” yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP-GPI). Menyikapi gonjang-ganjing kasus kematian Brigadir Novriansyah Josua Hutabarat “Brigadir J”, yang menyeret 97 Personil Polisi yang diduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir J tersebut telah menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia.

Sebuah ukiran prestasi di atas seharusnya mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Karena sepanjang sejarah Institusi Polri berdiri, belum pernah ada persekongkolan jahat yang begitu sistematis dan masif serta melibatkan begitu banyak personil Polisi. Semua ukiran prestasi tersebut tidak bisa lepas dari faktor keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin institusinya tersebut. Sebuah kiasan jawa menyatakan “Anak Polah Bopo Kepradah” yaitu, “apa yang dilakukan oleh seorang anak, akan menimbulkan dampak yang harus ditanggung oleh bapaknya”. Begitu pula apa yang dilakukan oleh bawahan akan membawa dampak bagi pimpinannya.

Selain itu, Instruksi Kapolri tentang pemberantasan perjudian termasuk juga judi online yang kemudian berame-ramai disambut oleh para Kapolda Se-Indonesia yang melakukan penangkapan. Anehnya adalah, kenapa para penjudi tersebut tidak dari dulu ditangkap? Kenapa harus menunggu ada instruksi Kapolri baru berame-ramai melakukan penangkapan? Apakah selama ini sudah mengetahui tapi dibiarkan dan menunggu Kapolri mengeluarkan instruksi baru ada tindakan penangkapan kepada para penjudi tersebut? Menyikapi hal tersebut di atas, maka berdasarkan hasil “Diskusi Terbatas” yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam dengan ini menyatakan sikap:

  1. Meminta kepada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), untuk memberikan penghargaan kepada Kapolri terhadap ukiran prestasi yang telah dicapai dalam memimpin Kepolisian Republik Indonesia.
  2. Dalam rangka menyelamatkan Institusi Polri dan membersihkan Polri dari para mafia, maka kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menonaktifkan Kapolri dan membentuk Tim Independen.
  3. Untuk menghindari arogansi Polri, kewenangan dan kekuasaan Polri yang berlebihan. Maka kami meminta agar Polri menjadi di bawah Menteri Dalam Negeri atau Kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia.
  4. Mendukung saudara Ferdy Sambo untuk membongkar semua persekongkolan dan para mafia di internal Institusi Polri. Sehingga Polri benar-benar menjadi Lembaga penegak hukum yang bersih, humanis dan mengayomi seluruh masyarakat.

 

(Rudi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.