oleh

BKN Mulai Data Pegawai Honorer non-ASN di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Jakarta – MRN: Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah mulai data pegawai Honorer yang sumbernya dari APBD/APBN. Kemarin di Provinsi Banten menggelar aksi damai di gedung Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten. Senin (15/8/2022). Aksi ribuan hokorer itu dilakukan untuk meminta kepastian nasib mereka jelang penghapusan tenaga honorer pada November mendatang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melaksanakan pendataan pegawai honorer atau pegawai non-ASN di lingkup instansi pemerintah dan daerah melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 49 Tahun 2018 terkait larangan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi untuk melakukan pengangkatan honorer dan/atau tenaga non-ASN.

“Diharapkan dengan pendataan ini akan muncul kesamaan persepsi, percepatan proses mapping, menyiapkan kebijakan, menyiapkan road map penyelesaian Tenaga non-ASN, serta membangun komunikasi yang positif kepada tenaga non-ASN terkait penyelesaian tenaga non-ASN,” Jelas Direktur Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen dalam media briefing Pendataan ASN, Rabu (31/8/2022).

Suharmen juga menjelaskan skema pendataan terbagi menjadi prafinalisasi dengan masing-masing admin/operator instansi dapat mendaftarkan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mengumumkannya melalui kanal informasi instansi. Setelah didaftarkan instansi maka tenaga honorer yang masuk dalam pendataan non-ASN dapat membuat akun di portal tersebut.

“Masing-masing instansi dan tenaga non-ASN dapat mempergunakan portal tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Silahkan melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN,” Suharmen kemarin. Guru Honorer, mendatangi Komisi X DPR RI Berencana Bentuk Pansus Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 30 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN.

Kemudian, menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian PANRB telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak ada lagi tenaga honorer paling lambat 28 November 2023. Adapun pemerintah telah mengangkat tenaga honorer dari 2005 hingga 2014 sebanyak 1.072.092 orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Mulai Mendata Jumlah Pegawai Honorer Sebelum Tenggat Waktu Penyelesaian.

(MRN Rilis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.