oleh

Diskusi Publik Tentang Usulan revisi UU TNI & Revisi Perpres Wantanas

Jakarta – 2 Septrmber 2022, Imparsial mengadakan Diskusi Publik terkait dengan Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional & Revisi UU TNI pada hari Jumat, 2 September 2022 di Sadjoe Cafe Tebet Jakarta secara Hybrid.

Rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) terus mendapatkan kritikan. Isu pembentukan DKN ini menguat setelah adanya surat yang dikirimkan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) kepada Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2022. Isi surat itu terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN).

Agenda pembentukan DKN sebetulnya merupakan agenda lama yang dulu berusaha dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena mendapat penolakan keras dari masyarakat sipil, RUU Kamnas pun gagal untuk disahkan. Dengan demikian, langkah pemerintah saat ini yang akan membentuk DKN melalui Perpres adalah bentuk fait accompli setelah gagalnya Pembahasan RUU kamnas dan ini berbahaya bagi demokrasi.

Sedangkan Pembentukan DKN akan menimbulkan tumpang tindih dengan kerja dan fungsi lembaga negara yang ada. “Saat ini sudah ada lembaga yang melakukan fungsi koordinasi bidang keamanan dan memberi nasihat kepada Presiden yakni Kemenko Polhukam, Wantimpres, Lemhanas, & KSP.

Revisi UU TNI :
– Tidak menjamin kerja Kementrian semakin efektif
– Tidak mendorong efesiensi di Kementrian
– Persoalan akuntabilitas akan bertambah

Revisi Perpres Wantanas :
– Mendorong tumpang tindih peran dengan berbagai lembaga lain (BIN, Menkopolhukam, dll)
– Fungsi sama beberapa lembaga inefisiensi
– Jalur birokasi berbelit

Usulan revisi UU TNI & Revisi Perpres Wantanas tidak mendorong efektivitas, efisiensi dan akuntanbilitas lembaga sipil terkait. Justru menimbulkan persoalan akuntanbilitas, melanggar prinsip demokrasi dan melemahkan profesionalisme militer. Apabila diimplementasikan, akan menunjukan kemunduran yang semakin dalam pada hubungan sipil- militer di Indonesia.

Aktivis Imparsial juga melihat langkah pemerintah saat ini yang akan membentuk DKN melalui Peraturan Presiden (Perpres). Mereka menilai langkah itu adalah bentuk fait accompli usai gagalnya Pembahasan RUU Kamnas dan berbahaya bagi demokrasi.

Pembentukan DKN yang dilakukan secara terburu-buru dan terkesan tertutup, patut dicurigai bahwa pemerintah sedang membentuk wadah represi baru negara kepada masyarakat. Ini seperti halnya pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.

(Rudi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.