oleh

Buruh Ancam Demo Sebulan dan Mogok Kerja Tuntut Harga BBM Diturunkan

Jakarta-MRN : Massa dari elemen buruh melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Mereka memasang spanduk berukuran besar hingga menutupi gerbang masuk utama kompleks parlemen untuk menolak kenaikan harga BBM. Sesuai yang di rilis oleh Mediarilisnusantara.com, Buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa selama 1 bulan atau sepanjang September menuntut harga BBM diturunkan. Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi bergelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September untuk menuntut harga BBM diturunkan Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu.

“Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perluas lagi,” kecamnya melalui pernyataan tertulis, Jumat (9/9/2022). Pihaknya ada Peluang Harga BBM Turun, Menteri ESDM: Insya Allah Said Iqbal bilang, puncaknya akhir November, para buruh yang tergabung di seluruh serikat seindonesia akan mempersiapkan aksi mogok nasional. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15.000 pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Titik aksi akan dilakukan depan kantor gubernur, bupati, wali kota, dan DPR/DPRD selama sebulan penuh.

Diharapkan dalam aksi ini meminta gubernur, bupati, atau wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM kepada Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI. Jelasnya awak media Online kemarin saat demo di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Para buruh meminta gubernur dan bupati mendesak DPR membuat panitia khusus BBM. Pansus DPR RI diharapkan bisa membongkar harga BBM subsidi pemerintah yang dianggap mahal, sedangkan harga BBM SPBU swasta justru dipasarkan dengan harga murah. Menteri ESDM Minta Masyarakat Hemat Konsumsi BBM Dirinya mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat kelas bawah.

Secara bersamaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sudah menyatakan, kenaikan upah pada 2023 tetap sama dengan tahun ini, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengupahan. Artinya, lanjut Said Iqbal, tidak akan ada lagi kenaikan upah. “Karena itu, kami mengusung tiga isu. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen,” kata Said Iqbal. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pada 3 September 2022, telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Untuk harga BBM subsidi Pertalite kini dipasarkan Rp 10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp 7.650. Subsidi BBM Solar dijual sebesar Rp 6.800 per liter dari harga awal Rp 5.150, sedangkan BBM non-subsidi Pertamax awalnya dibanderol Rp 12.500 per liter, kini menjadi Rp 14.500.

( MRN Red/DH )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.